ganti rugi Tol Solo-Jogja Terima Rp16 Miliar, Beli Lahan Lagi

TAUFIQ SIDIK PRAKOSO
KLATEN—Warga yang terkena proyek jalan tol Solo-Jogja mendapat ganti rugi. Hingga kini, pembayaran ganti kerugian tanah warga di 12 desa mencapai Rp930 miliar.

Desa-desa itu tersebar di empat kabupaten di dua provinsi yakni Karanganyar, Boyolali, dan Klaten di Jawa Tengah serta Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Di Klaten, pembayaran ganti kerugian setidaknya dilakukan kepada pemilik lahan terdampak di enam desa wilayah Kecamatan Delanggu dan Polanharjo. “Yang sudah terbayarkan di 12 desa. Total nilai pembayaran yang sudah tersalur Rp930 miliar,” kata anggota staf Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Tol Solo-Jogja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Christian Nugroho saat dihubungi Espos, Minggu (21/2/2021).
Nilai ganti kerugian yang diterima masing-masing pemilik bidang beragam berdasarkan hasil asesmen tim apraisal independen yang di antaranya memperhitungkan letak, luas, serta kebermanfaatan lahan. Ada satu pemilik bidang terdampak tol yang mendapatkan nilai ganti kerugian belasan miliar rupiah. “Rp16,26 miliar. Itu di Ngasem, Karanganyar,” kata Christian.
Kepala Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Ida Andung Prihatin, mengatakan ada sekitar 125 bidang lahan terdampak jalan tol Solo-Jogja di desanya. Soal pembayaran ganti kerugian, Ida menjelaskan sudah ada pembayaran untuk sekitar 50 bidang dalam dua tahap.
Ida mengatakan 125 bidang terdampak proyek tol itu mayoritas sawah kecuali dua bidang yang sudah berdiri rumah. Ida mengakui nilai ganti kerugian jauh dari ekspektasi warga terdampak di desanya yang berharap bisa mendapatkan ganti kerugian sekitar Rp1 juta per meter persegi. Kenyataannya, nilai ganti kerugian Rp600.000 per meter persegi. Ada yang mendapatkan nilai ganti kerugian Rp350.000 per meter persegi terutama pada lahan yang jauh dari jalan. Namun, Ida memastikan proses pembayaran ganti kerugian lahan terdampak tol di Kahuman lancar.
Soal penggunaan uang ganti kerugian yang sudah diterima, Ida mengatakan rata-rata masih disimpan pada rekening masing-masing. Mayoritas berencana membelanjakan uang tersebut untuk mencari lahan pengganti.
Di Boyolali, warga terdampak proyek tol juga sudah menerima uang pengganti lahan. Tidak ingin menyia-nyiakan uang yang didapatkan, sebagian dari mereka memilih menggunakan uangnya untuk membeli lahan pengganti atau membangun properti untuk investasinya.
Pembayaran uang pengganti dilakukan mulai pertengahan Desember 2020 di Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Kemudian pembayaran dilakukan secara bertahap di lokasi lain.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Kasten Situmorang, mengatakan pada 17 Februari 2021 lalu juga sudah kembali dilakukan pembayaran lahan tol untuk beberapa lokasi. ”Sudah ada pembayaran ganti rugi pembangunan tol lagi. Untuk anggaran tahun kemarin sudah tuntas. Bersyukur semua berjalan lancar,” kata dia.
Kemudian pembayaran lahan yang lain akan dilakukan di tahun ini.
Kasi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boyolali, Wiradya Agung Utama, menyebut pembayaran 17 Februari dilakukan untuk lahan di tiga desa, yakni di Desa Jatirejo dan Desa Bendosari di Kecamatan Sawit dan Desa Jembungan di Kecamatan Banyudono. ”Untuk Jatirejo 40 bidang [dengan nilai] Rp53,1 milyar. Bendosari dua bidang dengan nilai Rp1,3 milyar. Kemudian Jembungan 43 bidang dengan nilai Rp53,8 milyar,” kata dia, Sabtu (21/2/2021).
Warga yang menerima uang pengganti lahan nya sudah memanfaatkannya. Menurut warga Desa Kuwiran, Ariyani, sebagian besar warga memanfaatkan untuk membeli lahan baru, membeli rumah, modal usaha, hingga untuk membeli sarana keperluan usaha seperti pikap. ”Saya melihat di sekitar saya seperti itu. Kalau saya sendiri saya gunakan untuk membeli satu lahan dan membangun ruko,” kata dia kepada Koran Solo, Minggu.
Sementara Kepala Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Suwarno, mengatakan sejauh ini dari 207 bidang yang terdampak tol, sekitar 111 bidang yang sudah dibayar. Pada tahap pertama di 2020 lalu ada 70 bidang dan pada 17 Februari kemarin ada 43 bidang.
Mengenai pemanfaatan uang pengganti lahan tersebut, dia mengatakan hampir semua warga memanfaatkan untuk membeli lahan baru. ”Hampir semua untuk beli lahan lagi. Tapi ada juga yang beli rumah,” kata dia. (Bayu Jatmiko Adi)