PPKM Mikro Hingga 8 Maret

Wibi Pangestu P.
JAKARTA—Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro hingga
8 Maret 2021.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Sabtu (20/2/2021). Dia didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Ketua Satgas Covid-19/Kepala BNPB Letnan Jendral TNI Doni Monardo, serta Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.
Airlangga menyebut, perpanjangan PPKM mikro mulai diberlakukan mulai dari tanggal 23 Februari sampai 8 Maret 2021. Kebijakan ini diberlakukan di RT/RW pada desa/kelurahan di 123 kabupaten/kota yang ditetapkan oleh masing-masing gubernur sebagai prioritas wilayah penerapan PPKM mikro.
Airlangga mengungkapkan latar belakang perpanjangan PPKM mikro terlihat dari secara nasional jumlah kasus aktif mengalami penurunan yang signifikan yaitu 17,27% dalam sepekan. Tren kasus aktif di lima provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur.
Begitu juga bisa dilihat dari bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit di seluruh provinsi berhasil menurun di bawah 70%. Untuk tren kesembuhan, Airlangga menyebutkan, di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur meningkat secara persentasenya, sementara angka kematian menurun di tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.
”Jadi perpanjangan waktu ini diputuskan dua pekan ke depan dari 23 Februari sampai 8 Maret 2021. Kita melihat dari tujuh provinsi ini sudah mempersiapkan posko dan ini kita lihat dari update yang ada yang sudah ada perbaikan,” ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan PPKM akan diperpanjang untuk periode 23 Februari hingga 8 Maret 2021. Hasil evaluasi atas pelaksanaan PPKM sebelumnya, sambung dia, akan ditindaklanjuti para gubernur dengan menjalankan Instruksi Mendagri No. 4/2021.
Menurutnya, sejumlah provinsi sudah melakukan perbaikan dan peningkatan layanan untuk mengoptimalkan PPKM.
”Perpanjangan waktu ini dua pekan ke depan,” jelas Airlangga.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif. Kini strategi sudah diubah menjadi PPKM skala mikro. Dia menyatakan PPKM skala mikro lebih efektif menekan kurva Covid-19.
PPKM skala mikro Lebih Efektif Tekan Kasus Aktif Covid-19 demikian judul keterangan tertulis dari Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden yang diterima detikcom pada Sabtu (20/2/2021).
Presiden Jokowi berbicara dengan para pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Rabu (17/2/2021). Dia menjelaskan perihal PPKM mikro yang berhasil menekan kurva pandemi.
”Kenapa saya ngomong di awal pekan itu PPKM tidak efektif? Ya karena memang kurvanya tidak ada yang melandai turun. Tetapi yang kedua kelihatan sekali sudah turun. Yang ketiga ini turun lagi,” kata Jokowi.
PPKM dinilai tidak efektif karena kasus dalam lingkup kecil bisa berdampak dalam lingkup yang lebih luas, maka ekonomi bisa kena dampak. PPKM mikro diterapkan sejak 9 Februari. PPKM mikro diterapkan dalam level kecil yakni RT/RW dan mikro.
Sejauh ini, PPKM mikro berhasil menurunkan kasus aktif, yakni angka kasus Covid-19 yang terkonfirmasi dikurangi dengan angka kesembuhan dan angka kematian. Angka kasus aktif menunjukkan banyaknya orang yang tengah dirawat akibat Covid-19.
”Kasus aktif juga kalau kita ingat, mungkin tiga minggu yang lalu, itu masih di angka-angka 14.000, bahkan 15.000. Sekarang pekan-pekan terakhir kemarin ini, sudah di 8.000-9.000,” kata Presiden.
Ternyata India juga menerapkan strategi semacam PPKM mikro. India juga berhasil menurunkan angka Covid-19.
”Meskipun awal-awal India itu lockdown total. Sehingga kok India sekarang ganti ini? Ternyata strateginya sama, PPKM skala mikro,” jelas Jokowi.
Jokowi memandang Indonesia memiliki kekuatan untuk menjalankan kebijakan tersebut yakni perangkat pemerintahan hingga unsur terkecil di tingkat RT/RW, maupun perangkat aparat keamanan dari TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Hal itu diyakini akan sangat membantu pelaksanaan PPKM skala mikro.
”Saya melihat kekuatan kita itu memiliki desa yang ada RT/RW-nya dan di situ ada yang namanya Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ini yang semua perangkat itu yang kita pakai sekarang ini. Memang kalau nanti kita di dashboard kita sudah sampai ke level RT, itu memudahkan sekali,” tandasnya. (JIBI/Bisis Indonesia/Detik)