LAHAN SAWAH MAKIN HILANG Potensi Kehilangan Capai 90.000 Hektare/Tahun

Yantia Petriella
JAKARTA—UU Cipta Kerja dinilai akan semakin meningkatkan potensi kehilangan lahan sawah di masa depan.
Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kememterian ATR/BPN Asnawati mengatakan alih fungsi lahan sawah ke non-sawah di Indonesia setiap tahunnya tercatat rerata mencapai 150.000 hektare.
Masifnya alih fungsi lahan sawah ke non-sawah tidak sebanding dengan pencetakan lahan sawah baru per tahunnya yang hanya mencapai 60.000 hektare.
”Dengan sendirinya di sini akan ada potensi kehilangan lahan sawah sejumlah 90.000 hektare per tahunnya,” ujar dia dalam acara PPTR Expo 2021 secara virtual, Senin (22/02/2021).
Asnawati menjelaskan tren alih fungsi lahan sawah ke non-sawah ini terus meningkat dan mengancam ketahanan pangan nasional.
Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah populasi yang berarti meningkat pula alih fungsi lahan. Sementara di sisi lain, kebutuhan pangan juga ikut melesat.
Sejak 2015 hingga 2020 tercatat total kenaikan penduduk rerata mencapai 20 juta jiwa. Artinya ada kenaikan sekitar 4,5 juta penduduk setiap tahunnya.
Sementara produktivitas Gabah Kering Giling (GKG) dari 2018-2020 justru masih di bawah angka kebutuhan padi nasional.
”Dengan kata lain, kebutuhan padi belum bisa memenuhi seluruh populasi,” kata Asnawati.
Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya untuk menahan laju alih fungsi lahan sawah ke non-sawah tersebut dengan implementasi sejumlah peraturan.
Dia menjelaskan UU Cipta Kerja bisa semakin meningkatkan potensi kehilangan lahan sawah di masa depan. Hal ini karena UU Cipta Kerja memungkinkan alih fungsi lahan pertanian pangan diperbolehkan untuk kepentingan umum dan atau untuk proyek strategis nasional (PSN).
”UU Cipta Kerja juga membuka peluang banyak investasi yang masuk sehingga berdampak pada lahan sawah. Seberapa besar kehilangannya tiap tahun nantinya, kita belum tahu pastinya. Tetapi lebih besar dari saat ini yang 150.000 hektare per tahun,” jelas dia.
Namun demikian, alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan untuk kepentingan umum atau PSN yang diatur dalam UU Cipta Kerja masih lebih baik dan lebih terperinci ketimbang Undang-Undang sebelumnya yakni UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Adapun terdapat kiteria tambahannya diperbolehkannya pengalihfungsian lahan sawah yakni untuk kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas bumi, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ketahanan pangan, hingga untuk kawasan pengembangan teknologi.
Namun, tidak serta merta lahan pertanian pangan bisa diambil alih jadi lahan kepentingan umum, PSN, maupun pengembangan kawasan. (Bisnis)