Santunan Disetop, Warga Kecele

TRI RAHAYU
SRAGEN—Pemerintah menghentikan santunan untuk keluarga korban meninggal akibat Covid-19. Akibatnya, banyak keluarga di Soloraya yang kecele.

Dinas Sosial Kabupaten Sragen sudah mengusulkan 38 nama ahli waris penerima santunan korban meninggal dunia akibat Covid-19 pada 2020 kepada Kementerian Sosial (Kemensos).
Setiap ahli waris korban Covid-19 yang sedianya menerima Rp15 juta per ahli waris ternyata dibatalkan oleh Kemensos lantaran tidak ada alokasi anggaran santunan tersebut pada 2021.
Pembatalan santunan korban meninggal dunia akibat Covid-19 Rp15 juta itu tertuang dalam Surat Kemensos No. 150/3.2/BS.01.02/02/2021 tertanggal 18 Februari 2021 tentang Rekomendasi dan Usulan Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Akibat Covid-19.
Surat yang ditandatangani Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial itu diberikan kepada Kepala Dinsos Provinsi di seluruh Indonesia.
Kabid Pelindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sragen Finuril Hidayati saat dihubungi Koran Solo, Selasa (23/2/2021), menyampaikan surat Kemensos tersebut sudah beredar ke mana-mana. Finuril menunjukkan surat perihal santunan korban meninggal dunia akibat Covid-19 tertanggal 16 September 2020 yang ditujukan kepada camat se-Kabupaten Sragen dengan persyaratan lengkap sampai sembilan item.
“Tahun lalu [2020] ada edaran untuk mengajukan santunan tersebut. Kami sudah mengajukan untuk direkomendasi provinsi ke pusat tetapi terus dibatalkan pada 2021. Artinya yang mengajukan enggak akan cair. Pada 2020 itu, berkas yang kami kirimkan sesuai pengajuan ahli waris sebanyak 38 orang. Sampai sekarang kami belum bisa bersurat ke camat-camat tentang pembatalan itu karena surat resmi dari Dinsos Provinsi Jateng belum ada,” ujarnya.
Bersambung ke Hal. 2 Kol. 1
Finuril menyampaikan surat pembatalan dari Kemensos beredar tetapi Dinsos Sragen harus menunggu surat resminya dari Dinsos Provinsi Jateng. Persoalan santunan ini, ujar dia, sudah ramai sejak akhir tahun 2020 dan Dinsos yang diburu dan ditanya kenapa tidak cair-cair.
“Ada yang pakai cara halus dengan bertanya baik-baik. Ada pula yang nggetak-nggetak dan menuduh Dinsos yang tidak menyalurkan. Yang jelas berkas sudah dikirim ke Jakarta semua oleh Dinsos Provinsi Jawa Tengah. Data se-jateng sekitar 2.000 orang lebih,” katanya.
Dengan persoalan tersebut, Finuril masih sempat bersyukur karena hanya 38 orang ahli waris yang diajukan sehingga tidak banyak yang protes karena adanya pembatalan dari Kemensos itu.
Dia mengakui santunan Rp15 juta per orang itu kalau dilogika memang tidak memungkinkan di Indonesia. Jumlah korban meninggal dunia akibat Covid-19 itu kalau dikalikan Rp15 juta maka kebutuhan anggaran sampai Rp500 miliar. Padahal alokasi anggaran Covid-19 di pusat, ujar dia, macam-macam penggunaannya.
“Jadi Kemensos pakai alasan di tahun 2021 tidak ada penganggaran santunan kematian Covid-19. Padahal 2020 sudah lewat. Makanya runyam semua. Ya, saat ini kami baru sosialisasi ke camat-camat, TKSK, dan PKH soal surat Kemensos itu sambil menunggu surat resmi dari Dinsos Provinsi. Minimal supaya bersama-sama ngemong para ahli waris yang sudah terlanjur berharap santunan,” jelasnya.
Keluhan juga muncul dari Wonogiri. Seratusan ahli waris pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dari Wonogiri yang meninggal dunia tidak akan mendapat santunan kematian.
Kepastian itu diperoleh setelah ada penegasan tidak ada alokasi untuk santunan kematian akibat Covid-19 di anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2021. Nasib pengajuan pencairan santunan kematian atas pasien terkonfirmasi positif Covid-19 pada 2020 pun hingga kini belum jelas.
Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Wonogiri, Kurnia Listyarini, Selasa (23/2/2021), menyampaikan pada 2020 lalu mengajukan 22 permohonan santunan kematian kepada Kementerian Sosial atau Kemensos melalui Dinsos Jawa Tengah. Permohonan itu atas nama ahli waris dari 22 pasien meninggal dunia akibat Covid-19.
Santunan senilai Rp15 juta untuk para ahli waris tersebut hingga kini belum dipastikan akan cair. Dalam lingkup se-Jawa Tengah ada 1.900 permohonan yang diajukan kepada Kemensos pada tahun tersebut. Dinsos Jawa Tengah masih meminta penjelasan kepada Kemensos mengenai kepastian santunan atas 1.900 permohonan itu akan cair atau tidak.
“Dinsos Jateng meminta penjelasan karena yang sudah dipastikan tidak ada anggaran santunan kan pada 2021. Sementara, belum ada kepastian santunan 2020 akan cair atau tidak. Itu masalahnya,” kata Kurnia saat dihubungi.
Dia melanjutkan pada 2020 lalu tidak mengajukan permohonan santunan lagi setelah mengajukan 22 permohonan. Sebab, hingga akhir tahun belum ada kepastian soal cair tidaknya santunan tersebut.
Dinsos mengajukan permohonan setelah ada Surat Edaran Pl. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos No. 427/3.2/BS.01.02/06/2020 tertanggal 18 Juni 2020 tentang santunan kematian bagi keluarga/ahli waris pasien terkonfirmasi positif yang meninggal dunia senilai Rp15 juta/penerima.
Kepastian tidak adanya anggaran santunan kematian pada 2021 tertuang dalam Surat Edaran Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos No. 150/3.2/BS.01.02/02/2021 tentang Rekomendasi dan Usulan Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Akibat Covid-19. Surat itu terbit belum lama ini.
Berdasar data kasus Covid-19 di Wonogiri, hingga Senin (22/2/2021) pukul 21.00 WIB tercatat ada 131 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 meninggal dunia. Dengan demikian ada lebih dari 100 ahli waris pasien meninggal dunia akibat Covid-19 tidak akan menerima santunan.
Apabila santunan kematian untuk 22 ahli waris yang diajukan 2020 lalu tak cair, berarti seluruh ahli waris para pasien Covid-19 dari Wonogiri yang meninggal dunia tidak akan mendapat santunan.
Kurnia berharap Kemensos memberi kejelasan secara resmi, seperti melalui surat, bahwa santunan 2020 akan dicairkan atau tidak. Surat tersebut akan dijadikan dasar Dinsos dalam memberi jawaban kepada ahli waris.
Apabila secara tegas santunan tidak dicairkan karena alasan tertentu, Kurnia akan menginformasikan kondisi sebenarnya kepada ahli waris secara resmi pula. Dengan demikian ahli waris mendapat kepastian sehingga tidak menunggu lagi. Apabila santunan dipastikan akan cair, Kurnia juga akan menyampaikan informasi apa adanya kepada ahli waris.
“Ada ahli waris yang sampai datang ke kantor menanyakan pencairan santunan. Kami hanya bisa memberi jawaban bahwa kami masih menunggu surat pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat. Karena kami benar-benar tidak mengetahui kejelasan realisasinya mengingat ini program Kemensos,” ulas Kurnia. (Rudi Hartono)