Wabup: Tutup Pengobatan Tak Berizin!

Moh. Khodiq Duhri
SRAGEN—Wakil Bupati Sragen, Dedy Endriyatno, mengaku cukup banyak klinik pengobatan alternatif tak berizin yang berdiri di Bumi Sukowati. Dia mengancam akan menutup paksa pengobatan alternatif tak berizin tersebut.
Penegasan itu disampaikan Dedy menanggapi munculnya kasus dugaan malapraktik oleh salah satu pengobatan alternatif sangkal putung di Kecamatan Gesi. Dugaan malapraktik itu mengakibatkan tangan Muhammad Fauzi, 5, yang mengalami patah tulang melepuh setelah menjalani terapi.
Hingga akhirnya, bocah yatim asal Dukuh Karanganom, Desa Karanganom, Kecamatan Sukodono, Sragen, yang masih duduk di bangku TK itu harus kehilangan tangannya setelah diamputasi tim dokter dari RS Prof. dr. Soeharso Solo.
“Praktik pengobatan tradisional masih sangat sedikit yang berizin. [Padahal], melakukan tindakan medis tanpa memiliki izin dan tanpa kemampuan yang memadai adalah pelanggaran hukum,” tegas Dedy yang akan purnatugas sebagai Wakil Bupati pada 4 Mei itu kepada Koran Solo, Selasa (23/2/2021).

Dedy mengaku sudah meminta Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen untuk menelusuri klinik pengobatan alternatif yang diduga melakukan malapraktik terhadap Muhammad Fauzi. Dia mengakui kejadian serupa sudah banyak terjadi, bahkan tidak hanya di Kabupaten Sragen.
Menurutnya, pendataan terhadap semua pengobatan alternatif dan pembinaan kepada mereka menjadi wilayah kerja dari DKK Sragen. Dia menegaskan semua pengobatan alternatif yang tidak berizin harus ditutup paksa.
“Ke depan, kejadian serupa harus diantisipasi. Yang tidak berizin harus ditutup paksa. Saya kasih waktu untuk mengurus izin sampai akhir Februari ini. Kalau tidak, saya minta ditutup paksa oleh Satpol PP dan kepolisian,” tegasnya.
Namun secara terpisah Kepala Dinas Kesehatan (DKK) Sragen, dr. Hargiyanto, mengaku tidak bisa mengintervensi terkait cara atau metode pengobatan yang biasa dilakukan oleh sejumlah klinik pengobatan alternatif.
“Masyarakat sudah kadung percaya karena memang ada pasien yang merasa cocok dan sembuh setelah diobati di sana. Contohnya, pengobatan sangkal putung di Kebakkramat itu setiap hari selalu ramai pasien karena banyak yang percaya di sana bisa menyembuhkan,” papar dr. Hargiyanto kepada Koran Solo, Selasa (23/2/2021).
Disinggung terkait perlunya standar operasional prosedur (SOP) terkait pelayanan kesehatan di semua pengobatan alternatif, Hargiyanto mengakui DKK tidak bisa mengintervensi mereka. Menurutnya, sertifikasi pengobatan alternatif telah dilakukan oleh organisasi yang menaungi mereka sendiri.
“Ini seperti berobat ke paranormal atau dukun. Mereka punya cara sendiri dalam mengobati pasien. Kita tidak bisa batasi kompetensi harus begini harus begitu. Jadi, kita tidak bisa mengintervensi mereka [dalam layanan kesehatan],” papar Hargiyanto.
Pada prinsipnya, Hargiyanto menilai mestinya kasus dugaan malapraktik yang berakibat pada tindakan amputasi itu tidak terjadi. Seandainya dilaporkan ke DKK Sragen melalui puskesmas atau bidan desa, bocah yang patah tulang itu bisa tertangani dengan benar.
“Tidak ada alasan menolak dibawa ke RS karena tidak ada biaya. Kalau berasal dari keluarga tidak mampu, pasti akan diupayakan biaya pengobatannya asalkan segera dilaporkan ke DKK,” ujar dr. Hargiyanto.