Pakai Nama Jateng di KLB Rinto Subekti: Kami Siap Polisikan!

Imam Yuda S.
SEMARANG—DPD Partai Demokrat Jawa Tengah (Jateng) akan melaporkan ke kepolisian 14 orang yang mengatasnamakan kader Demokrat asal Jateng dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021).
Ketua DPD Partai Demokrat Jateng, Rinto Subekti, mengaku selama ini pihaknya tidak pernah mengizinkan kadernya untuk mendukung KLB yang digelar kubu penentang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Oleh karenanya, jika ada pihak-pihak yang menggunakan nama Jateng untuk ikut dalam KLB itu, Rinto menyebut hal tersebut sudah tergolong tindakan kejahatan. “Untuk syarat sahnya KLB itu harus ketua DPC yang hadir. Tidak bisa diwakilkan, kecuali ada surat kua­sa dari DPC. Padahal, kami dari DPD maupun DPC se-Jateng tidak ada yang menandatangani surat kuasa atau mendelegasikan orang untuk berangkat ke KLB. Maka itu, tidak benar jika Demokrat Jateng ada yang ke KLB. Kami siap mempolisikan [melaporkan ke polisi] yang berangkat ke sana,” tegas Rinto sa­at menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPC Demorkrat se-Jateng di Hotel Grand Candi, Kota Semarang, Jumat (5/3/2021).
Rinto mengungkapkan saat ini dirinya mendapat laporan ada 14 orang yang mengatasnamakan kader Demokrat asal Jateng yang turut serta dalam KLB itu.
Meski demikian, ia akan me­nyelidiki lebih lanjut ke-14 orang tersebut untuk mengetahui apa­kah termasuk dalam struktur keanggotaan partai atau tidak. “Kalau masuk kader tentu akan kami pecat. Tapi, kita masih selidiki 14 nama itu,” ujar Rinto.
Rinto menilai hasil KLB di Deli Serdang yang memutuskan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai Ketua Umum tidaklah sah.
Syarat sah KLB, harus memenuhi syarat AD/ART partai yakni di­hadiri 2/3 dari total DPD se-Indonesia, setengah dari jumlah ketua DPC se-In­donesia, dan terakhir, ditandatangani atau disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Dari tiga poin ini tidak ada yang terpenuhi. Jadi bisa di­katakan tidak sah. Kami dari DPD Demokrat Jateng tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum,” tegas Rinto.
Rinto juga menyatakan akan melakukan perlawanan seandainya pemerintah, dalam hal ini Kemen­te­rian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengesahkan hasil KLB itu “Kami minta pemerintah, khususnya Kemenkumham untuk tidak me­ngesahkan hasil KLB. Ka­mi siap melawan dengan segala upa­ya un­tuk menentang hasil KLB itu,” tuturnya.
Sementara itu, Menko Polhukam Mah­fud Md menyampaikan pe­merintah ti­dak bisa ikut cam­pur melarang atau mendorong kegiatan yang diklaim KLB Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang. Mahfud mengatakan hal itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
”Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnama­kan kader Partai Demokrat di Deliserdang,” kata Mahfud me­lalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, seperti dilihat detikcom, Sabtu (6/3/2021).
Mahfud kemudian mencontoh­kan per­­­soalan internal Partai Ke­bangkitan Bangsa (PKB) yang pernah terjadi saat era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Saat itu, kata Mahfud, pemerintah tidak mencampuri perebutan PKB oleh Matori Abdul Jalil dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena hal tersebut merupakan permasalahan internal partai.(JIBI/Semarangppos.com/Detik)