Reschedule Utang Hotel dan Restoran

Koran Solo 5 April 2021
RAHMAD FAUZAN
JAKARTA—Kondisi hotel dan restoran di Tanah Air pada kuartal II/2021 berpotensi kian parah meskipun program vaksinasi telah dijalankan dan kelonggaran dalam bepergian sudah terjadi di sejumlah negara.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel Seluruh Indonesia (PHRI) Maulana Yusran memperkirakan jumlah hotel dan restoran yang melakukan penjadwalan ulang (reschedule) utang di perbankan akan meningkat cukup signifi kan pada kuartal kedua tahun ini.

“Saat ini saja, terdapat lebih dari 70% hotel dan restoran yang melakukan reschedule utang secara nasional karena ketidaksanggupan membayar. Biaya operasional seperti gaji karyawan dan listrik disebut menjadi beban utama bagi perusahaan,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Minggu (4/4/2021).

Kondisi ini terjadi setelah catatan yang masih negatif selama kuartal I/2021. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat okupansi hotel di Indonesia hanya di angka 30,35% dengan harga rata-rata per kamar 40% lebih rendah dari harga normal.

Tingkat hunian kamar hotel di Tanah Air pada Januari 2021 turun 18,82% secara tahunan. Adapun, destinasi-destinasi utama yang paling terpuruk adalah Bali, Kepulauan
Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Sementara untuk destinasi di Pulau Jawa yang cenderung lebih baik karena lebih aksesibel, diprediksi berhadapan dengan situasi serupa mengingat salah satu dari momentum utama tahun ini, yakni Hari Raya Idul fitri, diberlakukan pelarangan mudik.

Sepanjang tahun lalu, sejumlah destinasi wisata di Pulau jawa, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur masih mencatatkan tingkat okupansi di atas 35%. Tertinggi terjadi di Jakarta dengan tingkat okupansi 41,50%. Pelaku industri pariwisata pun sepakat, sambung Maulana, satu-satunya jalan untuk menolong sektor pariwisata pada kuartal ini adalah adanya kebijakan yang tidak membatasi pergerakan massa sembari tetap menerapkan protokol kesehatan untuk memacu wisatawan domestik.

Namun, sejauh ini pemerintah belum bisa memberikan kepastian untuk pelaku industri sektor pariwisata terkait dengan hal tersebut. Pemerintah saat ini memberlakukan pelarangan mudik bagi seluruh lapisan masyarakat pada Hari Raya Idulfi tri 2021. Terhitung sejak 6 sampai dengan 17 Mei 2021.

Sebelumnya, pada Rakernas PHRI beberapa waktu lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menegaskan saat ini sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia sedang berjuang menahan gelombang pandemi Covid-19 yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut tentu memengaruhi keberlangsung
pariwisata Nusantara.

”Kita semua sangat terpukul melihat betapa hotel-hotel, kafe dan restoran menghadapi tekanan ganda. Biaya yang naik di tengah pemasukan yang menurun tajam akibat menurunnya mobilitas masyarakat, terutama jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang turun secara drastis,” ujarnya.

Untuk memulihkan sektor parekraf, ia mengaku, sejak didapuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ia langsung meluncurkan sejumlah program khusus. Ini tidak
terlepas da ri hasil masukan para pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam PHRI.

Program dana hibah pariwisata pun sudah diluncurkan. Program ini mendukung pemulihan industri hotel, restoran serta daerah pariwisata terdampak. Kemenparekraf telah menyalurkan dana hibah sebesar Rp2,2 triliun kepada 6.730 hotel dan 7.630 restoran.

”Pada 2021 ini, kami juga sudah mengalokasikan anggaran dengan estimasi Rp2,7 triliun-Rp3,7 triliun untuk disalurkan kepada usaha pariwisata. Mudah-mudahan dapat menyelamatkan banyak lapangan kerja dan membuka lebih banyak lagi peluang usaha,” katanya menandaskan. (JIBI/Bisnis.com)