Indonesia Fokus Kembangkan Keuangan Syariah

JAKARTA—Sebagai salah satu negara negara dengan penduduk mayoritas muslim terbanyak dunia, Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk menjadi kiblat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Dalam implementasinya pemerintah juga turut menerbitkan Perpres No. 28/2020 tentang Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS). Terdapat empat fokus utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yakni pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan serta perluasan kegiatan usaha syariah dapat segera diimplementasikan.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah masih perlu dimanfaatkan secara optimal.
“Besarnya potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dimiliki Indonesia tersebut harus dimanfaatkan dengan optimal,” kata Ma’ruf Amin ketika menyampaikan sambutan kunci pada acara IDX Channel Sharia Fair 2021 secara daring, Senin (5/4/2021).
Wapres yang juga merupakan Ketua Harian KNEKS menjelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah. Seperti terkait pengembangan industri produk halal.
“Pemerintah telah membangun kawasan industri halal yang diharapkan dapat memberikan keseluruhan pelayanan produk halal dalam satu atap (one stop service). Kita bersyukur saat ini sudah ada Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten; Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur; dan baru saja ditetapkan Bintan Inti Halal Hub, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Insya Allah akan menyusul beberapa lagi kawasan industri halal lainnya,” jelas Wapres.
Menurut Wapres, terkait pengembangan industri keuangan syariah, pemerintah telah menggabungkan tiga bank syariah milik Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Melalui penggabungan ini, BSI diharapkan dapat melayani transaksi baik domestik maupun global, dari skala kecil seperti UMKM sampai skala besar di tingkat korporasi baik di dalam maupun luar negeri,” ucapnya.
Dari sektor pengembangan dana sosial syariah, Wapres mengungkapkan pemerintah telah berupaya transformasi pengelolaan wakaf melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU).
“Wakaf selama ini hanya dalam 3M [Masjid, Madrasah dan Makam/Kuburan]. Melalui wakaf uang, harta benda wakaf menjadi lebih fleksibel. Wakaf uang akan diinvestasikan yang hasilnya dikembalikan untuk kepentingan umat seperti untuk pendidikan, bantuan sosial, dan pengembangan usaha-usaha kecil syariah, dengan tidak mengurangi pokok wakafnya,” papar Wapres.
Untuk fokus pengembangan usaha bisnis syariah, Wapres menyebut pemerintah mendorong pembentukan inkubasi-inkubasi bisnis dan kemitraan dengan usaha besar, penyediaan lembaga-lembaga keuangan syariah mikro untuk membantu pembiayaan usaha-usaha syariah, pembinaan dan peningkatan skala usaha mikro kecil, serta akselerasi digitalisasi usaha syariah.
Sedangkan, sebagai upaya mendukung percepatan implementasi keempat fokus program tersebut, Wapres menyampaikan pemerintah melakukan pengembangan infrastruktur ekosistem syariah, yakni dengan peluncuran Brand Ekonomi Syariah serta menyiapkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyusunan road map pembangunan SDM unggul di sektor ekonomi syariah.
“Upaya ini mencakup penyederhanaan nomenklatur program studi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah, penyusunan kurikulum, materi edukasi, serta skema sertifikasi kom-petensi. KNEKS sebagai motor penggerak pengem-bangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air akan terus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengna kementerian/lembaga ataupun stakeholder terkait lainnya,” tutur Wapres.
Sebelumnya, Direktur Operasional IDX Channel Apreyvita Wulansari mengungkapkan IDX Channel Sharia Fair 2021 merupakan salah wujud dukungan IDX Channel kepada pemerintah dalam meningkatkan pasar syariah di Indonesia.
“IDX Channel Sharia Fair 2021 sendiri bertujuan mendukung rencana pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia serta membantu dalam memasarkan produk-produk ekonomi syariah,” ujarnya.
Rangkaian webinar turut menghadirikan sejumlah pembicara di antaranya Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia M. Anwar Bashari, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Ventje Raharjo, Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah Imam Teguh Saptono, dan Direktur Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah Core Indonesia Ebi Junaedi. (RRI)