Jangan PHK Karyawan Menjelang Lebaran

Candra Putra Mantovani
KARANGANYAR—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar melalui Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi (Disdagnakerkop) dan UKM Karanganyar mengimbau perusahaan di Karanganyar agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan menjelang Lebaran.
Imbauan tersebut disosialisasikan melalui surat edaran (SE) yang diberikan oleh Disdagnakerkop & UKM Karanganyar ke perusahaan-perusahaan sejak Rabu (31/3/2021). Kepala Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar, Martadi, mengatakan inti dari surat edaran bertujuan mengimbau perusahaan agar tidak memecat karyawan menjelang Lebaran. Selain itu, edaran juga memberitahukan agar perusahaan mulai menyiapkan anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) secara tepat waktu.
“Kami sifatnya mengimbau sembari menunggu adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait THR dan lainnya. Jadi di dalam surat tersebut kami mendahului menginformasikan ke perusahaan agar bersiap-siap anggaran THR karena itu merupakan hak karyawan dan kewajiban perusahaan untuk membayarkannya. Lalu kami imbau juga tidak mem-PHK karyawan saat menjelang lebaran,” ujar Martadi kepada Koran Solo, Senin (5/4/2021).
Kabid Hubungan Industrial Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan adanya edaran tersebut berkaca pengalaman tahun lalu lantaran beberapa perusahaan masih belum stabil dari sisi keuangan akibat wabah Covid-19.
Edaran mengacu Permenaker Nomor 6 tahun 2016 yang menyebut karyawan dengan masa kerja minimal 1 bulan berhak untuk menerima THR. Aturan tersebut menurut Hendro berlaku juga bagi karyawan dengan status dirumahkan.
“Kalau dirumahkan itu kan statusnya masih dalam kontrak dengan perusahaan. Jadi perusahaan juga wajib memberikan THR ke karyawan yang statusnya dirumahkan. Kalau karyawan yang sudah PHK beda karena sudah diputus kontrak jadi tidak punya hak THR,” beber dia.
Selanjutnya, Disdagnakerkop & UKM Karanganyar akan melakukan monitoring ke perusahaan di Karanganyar untuk memastikan semua perusahaan mematuhi kebijakan tersebut.
“Pastinya nanti akan ada tindak lanjut lagi. Pasti ada monitoring untuk memantau ketertiban membayarkan THR bagi karyawan yang memiliki hak untuk itu,” ucap dia.