Plafon KUR Tanpa Jaminan Jadi Rp100 Juta

JAKARTA—Pemerintah kembali berupaya meningkatkan penyaluran kredit UMKM dalam masa pemulihan ekonomi tahun ini.
Kendati demikian, kesiapan perbankan dalam menjawab semua kebutuhan menjadi hal yang tetap perlu dipertimbangkan.
Teranyar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dinaikkan dari yang semula Rp50 juta menjadi Rp100 juta.
Selain itu, plafon KUR untuk UMKM yang sebelumnya Rp500 juta hingga Rp10 miliar ditingkatkan menjadi Rp20 miliar. Jokowi pun meminta suku bunga KUR bersaing yakni di angka 6%.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin menyampaikan upaya pemerintah sudah sesuai dengan peta jalan pengembangan UMKM dalam pemulihan ekonomi.
Pemerintah sudah mengubah skala ekonomi dari pelaku UMKM, sehingga memaksa banyak kebijakan lainnya termasuk insentif bunga kredit UMKM.
”Kalau melihat alur peta jalannya sudah sangat sesuai dan seharusnya dapat menaikkan porsi pembiayaan UMKM dinaikkan dari yang semula di level 18% sampai 20% ke level lebih tinggi,” katanya kepada Bisnis, Senin (5/4/2021).
Amin menuturkan UMKM adalah segmen yang akan cepat mendapat akselerasi pemulihan kinerja usai krisis. Namun, dia menyampaikan akselerasi tersebut pun masih perlu melalui proses kelayakan penyaluran kredit oleh perbankan.
Kebutuhan riil dari pelaku UMKM perlu disesuaikan sebelum penyaluran kredit dengan plafon besar tersebut direalisasikan.
”Sisi permintaan tetap perlu menjadi pertimbangan. Apakah memang sudah ada permintaan untuk itu,” sebutnya.
Amin berpendapat, bank milik pemerintah akan berpotensi kuat memanfaatkan relaksasi insentif pajak ini. Terlebih, bank kelompok ini memiliki penempatan dana, likuditas dan rasio kecukupan modal yang kuat.
Bank pelat merah pun memiliki basis debitur kuat yang didukung oleh supply chain financing ke debitur kor­­porasi yang kuat.
Bank daerah juga memiliki kemampuan yang hampir serupa namun dengan skala yang lebih kecil.
Sementara itu, untuk bank asing dan swasta Amin berpendapat kebijakan ini tidak akan men­stimulasi peningkatan kredit UMKM mereka.
”Kondisi ekonomi riil akan tetap menjadi acuan mereka untuk meningkatkan kredit termasuk untuk segmen UMKM yang memang masih kecil,” sebutnya.
Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Supari mengkonfirmasi akan ada perubahan terkait dengan plafon KUR. Namun, dia masih belum dapat merinci bagaimana perubahan aturan KUR ke depannya.
”Saya baru komunikasi dengan Deputi Kemenko. Sementara belum mendapat hasil rapat hari ini. Nanti kita tunggu informasi lebih lanjut. Kami pun akan menyampaikan analisis lengkap terkait dengan berbagai prespektif,” sebutnya. (JIBI/Bisnis Indonesia)