Dilarang, Warga Nekat Gelar Hajatan

Rudi Hartono
WONOGIRI—Kedatangan Presiden Joko Widodo dalam pernikahan mewah Youtuber Atta Halilintar yang disiarkan secara langsung televisi menjadi anomali. Sebab, hajatan pernikahan di sejumlah daerah, termasuk Wonogiri, masih dilarang.

Namun, tidak sedikit warga yang nekat. Mereka menggelar hajatan pernikahan meskipun Pemkab Wonogiri belum mencabut larangan pesta pernikahan. Temuan adanya satu siswa SMAN 1 Wonogiri terkonfirmasi positif Covid-19 karena sebelumnya nyinom, mengindikasikan ada pihak yang nekat menggelar resepsi hajatan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meminta para camat dan kepala desa (kades) semakin intensif mengawasi untuk memastikan tidak ada warga yang melanggar aturan.

Kepala Satpol PP Wonogiri, Waluyo, saat ditemui Koran Solo di sela-sela meninjau pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di SMAN 1 Wonogiri, Senin (5/4/2021), mengatakan sejak awal Bupati sudah menekankan kepada para camat dan kades agar terus menyosialisasikan aturan yang memuat larangan warga menggelar perjamuan hajatan.

Hajatan yang diperbolehkan, seperti ijab Kabul di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan dihadiri beberapa keluarga masing-masing mempelai. Sementara itu, resepsi atau kegiatan perayaan yang mengundang tamu tidak dibolehkan. Aturan itu untuk mencegah penularan Covid-19.

Gelaran resepsi bisa mendorong perantau pulang kampung. Padahal, berdasar data, penularan Covid-19 di Wonogiri paling banyak berasal dari klaster perjalanan. Pada sisi lain, sebagian warga Wonogiri adalah perantau. Tradisi pulang kampung atau mudik untuk menghadiri resepsi hajatan sudah ada sejak lama.

“Satgas [Satuan Tugas] Covid-19 desa/kelurahan dan kecamatan harus mendeteksi sejak awal. Jadi, sebelum resepsi hajatan tergelar Satgas bisa mencegah agar acara tidak digelar. Langkahnya dengan pendekatan kekeluargaan. Ini beberapa kali dilakukan Satgas desa/kelurahan dan kecamatan. Climen [hajatan sederhana] saja sebenarnya belum boleh, apa lagi hajatan dalam skala besar,” kata Waluyo.

Dia melanjutkan, pengurus rukun tetangga (RT) memiliki peran penting. Waluyo menyadari kemungkinan pengurus RT segan mengingatkan warga yang akan menggelar hajatan. Itu karena pihak RT merasa tidak enak hati atau pekewuh. Apabila menghadapi situasi seperti itu, pengurus RT dapat memberi informasi kepada pemerintah desa/kelurahan. Selanjutnya pemerintah desa/kelurahan berkoordinasi dengan Satgas desa dan kecamatan untuk menentukan langkah. Kemudian Satgas yang akan memberi pemahaman kepada warga bersangkutan.

“Satpol PP selalu memantau. Tapi, tidak mungkin kami bisa memantau seluruh wilayah karena personel sangat terbatas. Oleh karena itu pengurus RT, Satgas desa/kelurahan, dan kecamatan harus bergerak bersama. Peran ini perlu ditingkatkan selama PPKM [pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat] mikro seperti sekarang,” imbuh Waluyo.

Terpisah, Kepala Desa Ngroto, Kecamatan Kismantoro, Wagiman, tak memungkiri ada warganya yang pernah menggelar hajatan, tetapi dalam skala kecil atau climen. Waktu itu Satgas desa mengawasi agar semua orang disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dia bersyukur kegiatan itu tidak menimbulkan penularan Covid-19.

Sebagai informasi, satu siswa SMAN 1 Wonogiri diketahui terkonfirmasi positif Covid-19, Senin lalu. Awalnya, siswa laki-laki kelas X warga Kecamatan Wonogiri itu terdeteksi positif berdasar tes cepat antigen. Tes digelar Pemkab di sekolahan dengan sasaran seluruh siswa peserta uji coba PTM.

Pada hari yang sama siswa bersangkutan menjalani tes usap polymerase chain reaction (PCR). Beberapa jam kemudian diketahui hasilnya terkonfirmasi positif Covid-19. Siswa itu mengaku nyinom, sepekan sebelumnya. Atas kondisi itu uji coba PTM di SMAN 1 Wonogiri di hari berikutnya dihentikan.