Mengakselerasi Ekonomi Digital

Dany Saputra
JAKARTA—Bank Indonesia (BI) terus berupaya mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional.

Bank Indonesia (BI) mendorong sinergi pemerintah dan otoritas terkait memperkokoh ekonomi digital di Tanah Air.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan BI Fast yang merupakan infrastruktur sistem pembayaran ritel real time dan tersedia sepanjang waktu, serta penyusunan Standar Open Application Programming Interfaces (Open API) Pembayaran.

Deputi Gubernur BI Doni P. Joewono menyampaikan kedua inisiatif tersebut merupakan implementasi dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dalam menyediakan infrastruktur sistem pembayaran ritel yang cepat, serta mewujudkan industri penyelenggara sistem pembayaran yang inovatif, kolaboratif, dengan standar keamanan yang tetap terjaga.

“Pada akhirnya, diharapkan masyarakat dapat menikmati jasa sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal di era digital guna mendukung berbagai aktivitas perekonomiannya,” katanya, dikutip melalui siaran pers, Selasa (6/4/2021).

Gubernur BI, Perry Warjiyo, meyakini sinergitas antar lembaga yang kuat akan mendorong peningkatan transaksi ekonomi digital yang pada akhirnya ikut meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor e-commerce, uang elektronik dan bank digital.

”Ekonomi digital bisa semakin kuat. Insyaallah e-commerce akan naik dari Rp253 triliun jadi Rp337 triliun atau tumbuh 33%,” ujar Perry dalam pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Senin (5/4/2021).

Dia menambahkan transaksi melalui uang elektronik juga bisa naik dari Rp201 triliun pada tahun lalu menjadi Rp266 triliun tahun ini.
Transaksi ini tumbuh sekitar 32%. Adapun, transaksi melalui digital banking di perkirakan tumbuh 19% tahun ini yakni dari Rp27.000 triliun pada 2020 menjadi Rp32.200 triliun.

Sementara itu, Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan valuasi ekonomi digital Indonesia akan mencapai US$130 miliar pada 2025, dari US$44 miliar pada 2020. Johnny mengakui dengan angka valuasi ini, Indonesia menjadi negara dengan pasar ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung sinergi akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan dukungan penuh OJK dilakukan dengan menerbitkan road map inovasi keuangan digital 2020-2024. ”Dalam road map ini kami menyadari bahwa adanya perkembangan di keuangan dan ekonomi digital tidak bisa dihindari. Jadi, kita tidak ada jalan lain, kecuali harus mengikuti dan mendalami,” terang Wimboh.

Wimboh menyebut ada beberapa poin yang menjadi fokus OJK dalam road map tersebut, di antaranya OJK harus mengatur dan mengarahkan agar sektor keuangan tetap stabil. Untuk itu, pihaknya memberikan perhatian terhadap perkembangan produk digital baik di keuangan maupun non-keuangan. Kedua, bagaimana agar sektor keuangan digital dapat memberikan kontribusi dan memberdayakan masyarakat. UKM juga diharapkan dapat mendapatkan keuntungan maksimal dari digitalisasi.

Ketiga, OJK ingin agar road map inovasi keuangan digital dapat menjangkau masyarakat luas, termasuk daerah terpencil yang pada saat ini secara fisik sulit untuk diakses. Melalui digital, masyarakat akan dilayani dengan berbagai produk keuangan dan bermanfaat untuk meningkatkan inklusi keuangan. (JIBI/Bisnis Indonesia)