TAYANGAN AROGANSI POLISI : Beri Instruksi Pelarangan, Tuai Kritik, lalu Dicabut

JAKARTA—Mabes Polri mengeluarkan telegram rahasia (TR) yang isinya melarang media menayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian.
Sontak TR itu menjadi perdebatan di dunia maya. Sebagian publik menilai instruksi dari Mabes Polri itu merupakan arogansi polisi dan membungkam asas keterbukaan informasi. Setelah ramai jadi perdebatan di dunia maya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung mencabut ST

tersebut.Telegram tentang pelaksanaan peliputan yang bermuatan arogansi dan kekerasan dan/atau kejahatan itu bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021. Surat ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri pada 5 April 2021 dan ditujukan kepada para Kapolda serta Kabid Humas.
Dalam surat telegram itu, terdapat beberapa poin yang harus dipatuhi para pengemban fungsi humas Polri. Salah satunya media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang arogan dan berbau kekerasan.

”Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis,” demikian bunyi poin pertama surat telegram.
Sementara pencabutan termuat dalam Surat Telegram Nomor: ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021. Surat tersebut dikeluarkan Selasa (6/4/2021) dan ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono.

Divisi Humas Polri menyampaikan permintaan maaf jika terjadi miskomunikasi dan membuat ketidaknyamanan bagi kalangan media massa.
”TR [Telegram rahasia] itu ditujukan kepada Kabid Humas, itu petunjuk dan arahan dari Mabes Polri ke wilayah. Hanya untuk internal,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Rusdi Hartono.

Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad menguatkan pernyataan Rusdi. Ia yakin TR tersebut bukan untuk media massa secara keseluruhan.
”Pertama namanya telegram itu adalah bersifat internal sehingga apa yang disampaikan Kapolri itu berlaku untuk jajaran internal polri,” kata Dasco kepada wartawan, Selasa (6/4/2021).

Poin pertama telegram Kapolri itu yakni media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis. Dasco menjelaskan lebih jauh perihal poin TR itu.
”Dalam acara liputan yang dilakukan oleh media di beberapa TV yang kemudian ada cerita historis soal kepolisan itu juga misalnya dalam penangkapan dan lain-lain itu dilihatkan polisi melakukan action-action yang menjurus ke bentuk arogansi dan kekerasan. Nah itu yang dilarang ditampilkan oleh media dalam acara itu,” jelas Dasco.

”Telegram Kapolri itu bukan melarang keseluruhan media tapi acara acara yang dibuat media dalam kegiatan kepolisian,” imbuhnya.
Selain itu, humas tidak boleh menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana. Rekonstruksi yang dilakukan kepolisian juga tidak boleh ditayangkan secara terperinci.
Sebelum kemudian dicabut, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli, sempat berkomentar terkait instruksi Kapolri tersebut.

Arif mengatakan perlu ada penjelasan lanjutan mengenai apakah telegram tersebut ditujukan kepada humas di lingkungan kepolisian atau tertuju kepada media massa. ”Kapolri dan Humas Mabes Polri harus menjelaskan lebih jauh tentang yang dimaksud dengan telegram ini,” ujar Arif, Selasa (6/4/2021).
”Apakah ini adalah imbauan kepada humas-humas di lingkungan Polri, untuk menjalankan poin-poin 1-11 ini, atau ini adalah perintah kepada kapolda-kapolda agar media-media di lingkungan kapolda tidak menyiarkan,” jelas Arif.

Penjelasan Kapolri, lanjut Arif, diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pasalnya, telegram Kapolri dinilai memiliki arti ganda. ”Jadi biar tidak terjadi ambigu, dan salah paham jadi jangan sampai salah paham juga kita nangkapnya apa, maksud Kapolri apa,” tutur Arif. (detik/JIBI)