Sukoharjo Kekurangan 1.600 Guru

Bony Eko Wicaksono
SUKOHARJO–Kabupaten Sukoharjo kekurangan 1.600 guru SD dan SMP untuk sekolah di sejumlah kecamatan terutama wilayah pinggiran.
Hal ini diungkapkan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sukoharjo, Darno, di sela-sela kegiatan konferensi kerja di Gedung PGRI Sukoharjo, Rabu (7/4/2021). Persoalan krisis guru belum bisa tertangani lantaran Pemkab Sukoharjo tak berani mengangkat guru honorer sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sesuai PP No 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menye­butkan pemerintah daerah dilarang mengangkat guru honorer menjadi CPNS.

“Masih kekurangan sekitar 1.600 guru di Sukoharjo. Pemberian materi pelajaran dilakukan para guru honorer terutama jenjang SD,” kata dia, Rabu.
Darno menyebut keberadaan guru honorer dibutuhkan di setiap sekolah lantaran minimnya jumlah guru PNS.

Di sekolah pinggiran, rata-rata jumlah guru PNS sebanyak dua orang-tiga orang. Padahal, kesejahteraan para guru honorer cukup memprihatinkan.

Persoalan ini disuarakan para pengurus PGRI di setiap daerah kepada pemerintah pusat selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah pusat akhirnya membuka peluang para guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Seleksi PPPK masih tarik ulur apakah pegawai tidak tetap (PTT) juga diikutkan dalam seleksi tersebut. Saya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait seleksi PPPK untuk para guru honorer,” ujar dia.
Mantan Kepala SMAN 1 Sukoharjo ini menyampaikan salah satu aspirasi para guru honorer adalah pemberian tambahan poin bagi guru honorer berdasarkan masa pengabdian, usia dan sertifikat pendidik. Aspirasi ini juga direspons pemerintah pusat dengan memberikan kebijakan skema afirmasi guru honorer dalam seleksi calon PPPK.

Di Sukoharjo, jumlah GTT yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan sekitar 2.000 orang. “PGRI sebagai organisasi profesi guru memperjuangkan aspirasi ihwal keberadaan para GTT. Upaya ini ditempuh lewat jalur birokrasi ke pemerintah pusat,” papar dia.

Pemkab Sukoharjo berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para GTT dengan memberikan insentif setiap bulan. Pada 2018, anggaran insentif GTT/PTT senilai kurang lebih Rp18,4 miliar. Sedangkan anggaran insentif GTT/PTT pada 2019 naik menjadi Rp26,5 miliar.

Sementara itu, Ketua Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori yang berusia di atas 35 tahun (GTK HNK 35+) Sukoharjo, Medi Raharjo, mengatakan pengabdian masa kerja para guru selama bertahun-tahun patut dihargai.